Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan
organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas
Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu,
Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut
berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf.
“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan
masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita
disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Menteri Nusron.
Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang dapat melindungi
aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum memiliki
sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah
meningkat.
“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada
masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis
seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang
besar,” jelas Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar
14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2% yang
telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bidang (2.923 telah
bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang
(299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004
bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995
bersertipikat).
Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat
dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta
Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta menjalin
kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah
Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.
“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik,
mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Menteri
Nusron.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan
organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang
Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB,
Stanley. (MW/YZ)
0 Komentar